PWNU Jateng desak pemerintah tinjau ulang sekolah lima hari. Soroti masalah ibadah siswa dan diskriminasi BOP. Baca selengkapnya di Pamong.id!
SEMARANG, PAMONG.ID | Kanal Pendidik Indonesia - Kebijakan sekolah lima hari atau yang dikenal dengan full day school kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dengan lantang menyuarakan penolakan dan mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut.
Dalam rapat pleno pertama tahun 2025 yang digelar di Gedung NU Jateng, Semarang, pada Sabtu, 22 Maret 2025, para tokoh NU dari berbagai penjuru Jawa Tengah sepakat bahwa sistem sekolah lima hari membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, terutama bagi para peserta didik.
"Bayangkan, anak-anak kita harus berjibaku dengan antrean panjang hanya untuk melaksanakan sholat dzuhur. Ini bukan hanya soal waktu, tapi juga soal kualitas ibadah mereka," ungkap KH Abdul Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jateng, dengan nada prihatin.
Gus Rozin, sapaan akrabnya, menyoroti masalah krusial yang seringkali luput dari perhatian: keterbatasan fasilitas ibadah di sekolah. "Banyak sekolah, terutama di luar pesantren, yang tidak memiliki musala yang memadai. Akibatnya, anak-anak harus antre berjam-jam, dan ujung-ujungnya, banyak yang memilih untuk tidak sholat," paparnya.
PWNU Jateng tidak hanya menyuarakan penolakan, tetapi juga menawarkan solusi konkret: mengembalikan sistem sekolah enam hari. "Dengan sistem enam hari, anak-anak punya waktu yang cukup untuk sholat dan mengikuti madrasah diniyah di sore hari," jelas Gus Rozin.
Selain masalah waktu ibadah, PWNU Jateng juga menyoroti ketidakadilan dalam alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Mereka menemukan fakta bahwa sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan BOP yang lebih rendah dibandingkan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Ini jelas diskriminasi. Anak-anak kita, baik yang sekolah di madrasah maupun sekolah umum, sama-sama anak bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama," tegas Gus Rozin.
PWNU Jateng berharap, pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi mereka. "Kami tidak ingin kebijakan ini hanya menjadi wacana. Kami ingin ada perubahan nyata demi masa depan pendidikan anak-anak kita," pungkas Gus Rozin.***
0Komentar