1.487 Satuan Pendidikan di NTT Direvitalisasi pada 2026, Termasuk SD Negeri Mboeng

JAKARTA, PAMONG.ID | Kanal Pendidik Indonesia –  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran senilai Rp1,208 triliun untuk merevitalisasi 1.487 satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2026. Kebijakan ini menyasar berbagai jenjang sekolah, termasuk SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur, guna memperkuat sarana pendidikan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) serta mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa Provinsi NTT menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program revitalisasi karena banyaknya sekolah di kawasan 3T. Langkah ini diselaraskan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan program Wajib Belajar 13 Tahun. Total alokasi sebesar Rp1.208.684.805.539 tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus mencatatkan cakupan revitalisasi terbesar sepanjang sejarah di NTT.

Berdasarkan data Kemendikdasmen per 7 September 2026, jenjang Sekolah Dasar (SD) menjadi penerima alokasi terbesar dengan 644 sekolah senilai Rp702,88 miliar. Selanjutnya, bantuan disalurkan kepada 603 PAUD (Rp232,46 miliar), 136 SMP (Rp161,51 miliar), dan 69 SMA (Rp72,71 miliar). Dukungan anggaran juga dialokasikan untuk 14 SLB senilai Rp21,72 miliar, 13 SMK senilai Rp12,16 miliar, serta 8 PKBM/SKB senilai Rp5,25 miliar).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI), Gogot Suharwoto, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan fasilitas pendidikan yang aman dan layak.

“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” ujar Gogot.

Ia menambahkan bahwa peningkatan fisik sarana sekolah dilakukan beriringan dengan program digitalisasi pembelajaran. “Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menyambut baik intervensi pemerintah pusat di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik,” kata Ambrosius.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut di lapangan. “Target kita bahwa pendidikan bermutu untuk semua bisa kita wujudnyatakan di masa-masa yang akan datang,” tuturnya.

Sebagai pembanding, pada tahun 2025 program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di NTT menjangkau 580 satuan pendidikan dengan anggaran Rp603,5 miliar. Alokasi 2025 tersebut meliputi revitalisasi 234 SD (Rp160,73 miliar), 174 SMP (Rp248,58 miliar), 64 SMA (Rp75,96 miliar), 44 SMK (Rp64,75 miliar), 43 PAUD (Rp15,83 miliar), 9 SLB (Rp16,47 miliar), dan 8 SKB/PKBM (Rp6,9 miliar). Selain itu, pemerintah membangun empat USB di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat bernilai Rp14,3 miliar, serta menyalurkan bantuan digitalisasi ke 8.985 satuan pendidikan di NTT senilai lebih dari Rp297,27 miliar.

Kemendikdasmen memastikan seluruh proses pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara akuntabel dan dipantau sejak tahap penetapan penerima hingga pemanfaatan bangunan. Kementerian juga membuka ruang bagi masukan masyarakat terkait kondisi fasilitas sekolah di daerah guna memastikan pemetaan kebutuhan pendidikan tepat sasaran.