JAKARTA.PAMONG.ID | Kanal Pendidik Indonesia – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyalurkan bantuan revitalisasi tahap pertama senilai Rp50 miliar serta membangun 672 unit Ruang Kelas Sementara (RKS) guna mempercepat pemulihan layanan pendidikan pascabencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Percepatan pemulihan infrastruktur tersebut menyasar 187 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Alokasi dana revitalisasi diberikan kepada 140 satuan PAUD sebesar Rp500 juta, 5 SLB senilai Rp6,45 miliar, 2 PKBM dan 1 SKB sebesar Rp1 miliar, serta 39 SMK sebesar Rp42,2 miliar. Adapun untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, pemerintah telah menyelesaikan proses verifikasi serta validasi data dan saat ini tengah menghitung total kebutuhan anggaran.
Selain revitalisasi gedung, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan 672 unit RKS dengan total anggaran Rp3,5 miliar. Bantuan fisik ini meliputi 194 RKS PAUD, 12 RKS SLB, dan 372 RKS SMK dengan nilai Rp4 juta per RKS, serta 65 RKS SMP dan 29 RKS SMA dengan nilai Rp15 juta per RKS.
Berdasarkan pendataan terbaru, sebanyak 2.447 satuan pendidikan di NTT telah mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar. Dari jumlah tersebut, 487 sekolah menyelenggarakan pembelajaran secara normal di dalam kelas, sedangkan 1.960 sekolah lainnya memanfaatkan moda darurat seperti tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas darurat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi proses pemulihan hingga situasi kembali normal.
“Kabar baik tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang bergotong royong membantu agar layanan pendidikan di NTT dapat bangkit dan pulih seperti sediakala. Kemendikdasmen terus berkomitmen mendukung proses pemulihan layanan pendidikan di NTT agar kegiatan pembelajaran kembali berlangsung secara optimal dan seluruh murid tetap memiliki ruang untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita,” kata Abdul Mu'ti, Senin (14/9).
Di samping penanganan sarana fisik, pendampingan psikososial juga diberikan kepada warga sekolah. Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, menjelaskan bahwa program pendampingan psikososial telah menjangkau 75 sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra. Kemendikdasmen juga melatih 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah untuk mendampingi sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.
“Langkah ini dilakukan untuk kembali membangun mental dan semangat para warga sekolah agar proses pembelajaran kembali pada situasi normal,” tutur Saryadi.
Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran di daerah bencana, Kemendikdasmen mendistribusikan tenda kelas darurat senilai Rp5,5 miliar secara penuh ke tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Ende. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan awal senilai Rp6 miliar berupa 10.000 paket makanan anak, 1.000 paket sembako, 5.500 school kit, 1.500 family kit, serta 10.000 buku bacaan.
Langkah kebijakan pemerintah daerah di NTT dalam menyelenggarakan pendidikan pascabencana dinilai selaras dengan regulasi pusat, yakni Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.
“Kami turut mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di NTT yang telah menerbitkan surat edaran maupun keputusan terkait penyelenggaraan pendidikan pascabencana. Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana,” ujar Saryadi.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi, Kemendikdasmen menyerahkan santunan duka dan pengobatan dengan total anggaran Rp330 juta. Santunan tersebut diberikan sebesar Rp5 juta bagi setiap peserta didik yang meninggal dunia, Rp10 juta untuk guru yang meninggal dunia, Rp2 juta bagi guru yang mengalami luka, serta Rp1 juta untuk peserta didik yang mengalami luka.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk terus bergotong royong memastikan hak pendidikan anak-anak NTT tetap terpenuhi, sekalipun dalam kondisi darurat,” tutup Saryadi
0Komentar